BANDUNG, lingkarjabar.co.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menuturkan sosok Gubernur Jabar M Ridwan Kamil tak mungkin mau masuk dalam pusaran polemik yang membelit tubuh Partai Demokrat.
“Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK (Ridwan Kamil) mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu,” kata Asep Wahyuwijaya, tentang kabar Ridwan Kamil yang masuk dalam pusaran polemik Partai Demokrat Rabu (3/3/2021).
Sebelumnya beredar informasi tentang sosok Kang Emil menjadi salah satu tokoh kandidat Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
RK menjadi kandidat ketum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggantikan Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Asep Wahyuwijaya mendapatkan informasi bahwa Ridwan Kamil menolak sejumlah tawaran memimpin partai di Jabar. Sehingga ia meyakini bahwa Ridwan Kamil tidak mungkin mengambil posisi pimpinan di Partai Demokrat.
“Saya mendengar info ada tawaran untuk Kang RK jadi pimpinan partai di Jabar saja nggak mau, apalagi di feit acompli. Jadi, Insya Allah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak oleh gumaman halusinasi gerombolan liar itu,” ujarnya.
Asep juga menilai, klaim pendiri Partai Demokrat yang mengaku mengantongi 80 persen dukungan DPC hingga 80 sebagai hal yang mengada-ada.
“Wah, DPC dan DPD yang mana? Setahu saya semua Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia sudah berikrar dan solid bersama Ketum AHY dan jajarannya,” katanya.
Menurut Asep, dalam AD/ART Partai Demokrat menyeburkan penyelenggaraan KLB wajib memenuhi syarat adanya permohonan dari DPC dan DPD dalam jumlah tertentu. Selain itu, serta mengharuskan adanya persetujuan Majelis Tinggi Partai (MTP).
“Jadi pertanyaan saya, DPC dan DPD yang mana, lalu bagaimana posisi persetujuan MTP-nya. Ini bukan masalah dinasti atau bukan, ini masalah ketentuan internal partai,” katanya.
Oleh karena itu, Asep menyebut mereka yang ngotot menggelar KLB bisa merupakan gerombolan liar. Karena kelakuannya di luar aturan main negara.
“Mengapa jadi gerombolan liar? karena ada problem mendasar lainnya yang menyangkut legitimasi penyelenggaranya. Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dipecat sebagai kader dari partai yang sah dan diakui negara, tapi malah merasa berhak menyelenggarakan KLB,” ujarnya.
Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat, Darmizal mengatakan hingga saat ini sudah ada banyak nama yang diwacanakan untuk menggantikan AHY.
Selain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Darmizal juga mengatakan ada nama lain yang muncul, seperti Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dan Ketum Partai Emas Hasnaeni.(ara/lut)
